Search

Persoalan Invisibilitas dan Titik Buta Kebijakan HIV dan AIDS di Indonesia

Proporsi 3% dari total keseluruhan orang dengan HIV menjadikan anak dengan HIV tidak terlihat dan tertinggal dalam program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

Seharusnya jumlah dua belas ribu jiwa sudah cukup banyak untuk dianggap penting. Tapi nyatanya tidak bagi anak yang hidup dengan HIV di Indonesia. Proporsi 3% (Kemkes, 2021) dari total keseluruhan orang dengan HIV menjadikan anak dengan HIV tidak terlihat dan tertinggal dalam program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Bahkan anak dengan HIV tidak termasuk dalam populasi prioritas yang disasar dalam perencanaan konsep Strategi Rencana Aksi Nasional (SRAN) Penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2021-2025.


Situasi ini sering dijadikan alasan tidak tersedianya anggaran untuk dukungan bagi anak dengan HIV di Indonesia. Berdasarkan laporan National AIDS Spending Assessment (NASA-2018), dana untuk anak yatim dan rentan HIV adalah 0.16% dari total pengeluaran di tahun 2018 berdasarkan kategori. Semua dana berasal dari dana publik, seperti APBN dan APBD, dan 0% dari dana internasional.


Selain itu, alasan yang sama dipakai untuk menjelaskan terbatasnya jenis dan sediaan obat antiretroviral (ARV) yang ramah anak sebagai pencegahan maupun pengobatan. Kebutuhan yang kecil menghasilkan permintaan yang sedikit pula. Permintaan yang sedikit tidak menarik bagi para investor di industri farmasi untuk bersaing menyediakan ARV dosis anak. Di mata industri kebutuhan dua belas ribu anak masih kecil. Padahal investasi ini akan menyelamatkan dan memberikan harapan pada ribuan anak dengan HIV untuk mencegah penularan dan pengobatan untuk hidup lebih lama dan berkualitas. Kerugian finansial menjadi momok yang lebih menakutkan dibanding kematian dan penderitaan anak-anak kita sendiri.


Siapa sih Kelompok kunci atau berisiko?

Fokus kebijakan nasional pada populasi kunci mempunyai masalah ganda. Pertama, istilah populasi kunci yang digunakan untuk merujuk pada sekelompok penduduk yang mempunyai resiko infeksi HIV karena perilakunya. Ini dianggap bermasalah karena memberikan kesan yang salah bahwa resiko pada kelompok tertentu lebih besar dari yang lain, melupakan bahwa manusia berinteraksi antar kelompok. Sebagaimana dalam kelompok heteroseksual ada lelaki yang berisiko karena membeli jasa seks pada pekerja seks perempuan maupun laki-laki. Kedua, karena resiko penularan HIV selalu dihubungkan dengan perilaku seks tanpa perlindungan dan penggunaan jarum suntik yang tidak aman, maka anak-anak yang lahir dari orang tua yang HIV tidak masuk dalam kategori populasi kunci. Inilah titik buta kebijakan nasional dan global (Irwanto, 2021). Titik buta berlnajut ketika tidak mengakui bahwa anak-anak telah lama menjadi korban perdagangan manusia dan menjadi obyek eksploitasi seksual. Publik masih kesulitan membayangkan adanya anak-anak yang telah terpapar perilaku seks berisiko.


Di Indonesia kedua komunitas anak yang sangat berisiko ini ada dan telah menjadi perhatian beberapa lembaga. Karena titik buta kebijakan publik yang berlangsung, maka tidak mengherankan bahwa kedua populasi anak ini hanya memperoleh perhatian negara yang sangat terbatas. Ketika investasi untuk kebutuhan anak-anak dengan HIV tidak dianggarkan dalam pembiayaan dukungan penanggulangan HIV, maka anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual juga tidak dapat berharap banyak. Mereka tetap menjadi korban predator dewasa bahkan saat semua orang berhati-hati mencegah penularan COVID-19. Saat ini, jika ada Lembaga layanan untuk mereka, jumlahnya bisa dihitung dengan sebelah tangan, dengan cakupannya lokal, bukan setingkat nasional.


Cakupan lokal dari sebuah organisasi atau lembaga sering kali dianggap tidak cukup merepresentasi situasi anak yang hidup dan rentan dengan HIV di Indonesia. Representasi juga persoalan partisipasi dari anggota masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini anak yang hidup dan rentan terhadap infeksi HIV tidak dapat merepresentasi dalam berbagai forum penting. Dalam berbagai pertemuan akhir-akhir ini mereka tertinggal. Ada beberapa pihak yang mencoba mewakili mereka tetapi tidak pernah terjun langsung berjuang bersama anak-anak ini. Suara mereka hanya menjadi suara penggembira, tetapi tidak dapat menohok ke jantung kebijakan yang mereka butuhkan. Beberapa lembaga yang memperjuangkan anak dengan HIV dan yang retan dengan HIV berasal dari self-help group dan telah berkiprah lebih dari 10 tahun. Mereka tidak berjejering secara nasional. Jika syarat untuk didengarkan, dilibatkan, atau berpartisipasi dalam pemberian masukan terkait pemenuhan hak anak dengan HIV adalah harus merupakan lembaga atau jaringan nasional, maka entah kapan anak dengan HIV menjadi sama pentingnya dengan kelompok atau populasi rentan lainnya.


Sementara itu, mereka yang sudah tidak terlihat karena jumlahnya yang kecil, makin tertutup oleh ketakutan keluarga maupun anak akibat penolakan yang masih terus terjadi pada anak dengan HIV. Sebagian beranggapan bahwa jika anak dengan HIV ingin didengarkan dan diakui keberadaannya, sudah waktunya anak maupun keluarga membuka diri kepada masyarakat. Namun ada sederet alasan mengapa hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Ketidaksiapan keluarga membuka status HIV kepada anak, anak yang belum mengetahui status HIVnya, ketidaksiapan masyarakat untuk menerima anak dengan HIV, dan tidak adanya perlindungan yang menjamin kebebasan anak dengan HIV dari stigma dan diskriminasi adalah beberapa hal yang membuat anak dengan HIV semakin tidak terlihat.


Walau Indonesia telah lebih dari 30 tahun meratifikasi Konvensi Hak Anak serta memiliki sederet undang-undang : UU Perlindungan Anak, UU Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Kesehatan Nasional, hingga hari ini anak yang hidup dan rentan dengan HIV masih kesulitan memperoleh haknya sebagai manusia dan anak Indonesia. Meskipun secara global ada kemajuan dalam memerangi HIV dan AIDS dan di tengah riuhnya berbagai pihak menyuarakan ‘no one left behind’, UNICEF Global Snapshot 2021 melaporkan bahwa anak-anak dan remaja terus tertinggal di semua wilayah selama dekade terakhir.

Sudah waktunya Indonesia melihat persoalan anak dengan HIV sebagai persoalan yang sama pentingnya dengan kelompok atau populasi lainnya. Jika anak dengan HIV tak kunjung menjadi prioritas, atau paling tidak sama penting dengan kelompok lainnya, maka anak dengan HIV selamanya akan tak terlihat dan tertinggal dalam segala upaya pencapaian Ending AIDS Epidemic 2030.

51 views0 comments